Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat strategis diantaranya memberikan kontribusi yang besar dalam penyedia bahan pangan, penyumbang PDB, pendapatan domestik, penghasil devisa negara, penyerapan tenaga kerja serta sebagai salah satu sumber utama pendapatan rumah tangga pedesaan.

“Program pembangunan pertanian di Indonesia merupakan program pembangunan yang diharapkan dapat menuju kedaulatan pangan melalui peningkatan produksi, mutu dan kualitas pangan,” ujar Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo saat menggelar rapat kerja dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman guna membahas RKA K/L Tahun Anggaran 2017, dan pembahasan usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis, serta isu-isu aktual lainnya, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (05/09/2016).

Raker ini merupakan tahapan dari siklus anggaran DPR untuk menetapkan APBN 2017 yang merupakan salah satu fungsi DPR. mengacu pada nota keuangan, pagu anggaran Kementerian Pertanian dalam mendukung program pembangunan pertanian sebesar 23,907 trilyun.

Sehubungan dengan hal tersebut Komisi IV DPR meminta penjelasan Menteri Pertanian terkait pembahasan RKA K/L tahun anggaran 2017 serta usulan program-program yang akan didanai DAK berdasarkan kriteria teknis secara mendetil.

“Secara khusus kami meminta dalam menetapkan program juga disertai dengan indikator keberhasilan yang jelas dan terukur. Selain itu kami juga ingin mendapatkan penjelasan mengenai mekanisme kurang bayar untuk subsidi pupuk, yang menurut kami belum tergambarkan dalam nota keuangan beserta rancangan APBN tahun anggaran 2017,” ucapnya.

Pada akhir raker tersebut diperoleh beberapa kesimpulan, diantaranya Komisi IV DPR menerima penjelasan atas pengurangan pagu RKA K/L Kementerian Pertanian yang sebelumnya sebesar Rp. 25,8 trilyun menjadi Rp. 23,9 trilyun, dan menerima pagu RKA K/L Kementerian Pertanian tahun 2017 sebesar Rp. 23,9 trilyun.

Komisi IV juga menerima penjelasan atas dana alokasi khusus bidang pertanian tahun anggaran 2017 sebesar 1,75 trilyun yang terdiri atas usulan dana alokasi khusus provinsi sebesar 1,57 trilyun dan DAK Kabupaten kota sebesar 185 milyar. Serta akan mendalami dan memutuskan kriteria teknis penggunaan DAK setelah melakukan pendalaman bersama eselon I.  (dep,mp)  Foto : Andri/mr.